Gubernur Arinal Siapkan Jurus Meningkatkan Inklusi Keuangan

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan daerah dengan bersinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pengembangan sejumlah program.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan adapun upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan berbagai program kerja.

Program kerja itu salah satunya adanya desa inklusi keuangan, implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB), kurasi UMKM, dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan bersama dengan TPAKD.

"Program inklusi keuangan telah dikembangkan desa inklusi keuangan yang saat ini tercatat telah ada 9 desa yang ada di Provinsi Lampung," katanya, dilansir Antara, Sabtu (3/12).

Dia menjelaskan desa inklusi keuangan di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk dapat membangkitkan perekonomian di desa-desa.

Beberapa waktu ini telah diresmikan pula desa inklusi keuangan terbaru yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperluas pengetahuan akan keuangan kepada masyarakat.

"Selain itu untuk meningkatkan ini juga kepada seluruh TPAKD baik provinsi maupun kabupaten/kota agar melakukan penguatan terhadap keberadaan BUMDes. Pemberdayaan BUMDes ini sudah dilakukan salah satunya dalam pengembangan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes," ujar dia.

Menurutnya, peran TPAKD baik provinsi maupun kabupaten dan kota dibutuhkan juga dalam rangka memberikan sosialisasi, mempercepat implementasi program KPB, dan KUR terintegrasi di Lampung.