KPK Sebut Ada 8 Area Intervensi Rawan Korupsi, Berikut Daftar Instansinya

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemberastasan Korupsi (KPK) datangi beberapa instansi di Provinsi Lampung untuk melakukan tugas pokok koordinasi dan supervisi berdasarkan Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019. 

Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan mengatakan instansi yang didatangi yakni pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota, DPRD Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi, Polda Lampung serta Kemetrian Vertikal yang berada di wilayah Lampung. 

"Kunjungan kerja ini memberantasan soal tindak pidana korupsi," katanya saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (27/4). 

Ada empat bahasan yang hasil koordinasi KPK bersama DPRD kali ini yaitu terkait kamar legislatif, kamar eksekutif yaitu program yang pemerintah yang melaksanakan program pembangunan, kemudian kamar yudikatif yaitu dalam hal penegakan hukum, serta juga ada kamar-kamar kekuasan politik.

Di sisi lain KPK mendeteksi khusus untuk DPRD terdapat 8 area intervensi KPK yang sering terjadi tindak pidana korupsi. 

"Seperti perijinan, barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, penguatan pengawas internal aparat pemerintah, kemudian manajemen aset, manajemen ASN, dan yang terakhir pengoptimalan pajak daerah," ungkap Yudhi. 

KPK meminta agar pengadaan barang dan jasa jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, pemerasan, mal administrasi, niat jahat, persengkongkolan, dan termasuk pembiaran. 

Disinggung terkait ada lima Bupati di Provinsi Lampung yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Yudhi menjelaskan sejak 2016 pihaknya telah melakukan monitoring terkait tindak pidana korupsi di dunia politik.