Unila Kembali Melahirkan Doktor Wanita, Pertama di Indonesia tentang Bidang Hukum Birokasi Desa

"Jadi, gagasannya dapat diajukan ke kementerian desa, kemudian disampaikan kepada kementerian dalam negeri, kemudian kepada gubernur, di sini ada Dinas PMDT, sehingga gagasan bisa digunakan diterapkan dalam konteks pembangunan desa ke depan," ucapnya.

"Unila cukup berbangga dengan Nitaria Angkasa yang juga Ketua DPD PPKHI Provinsi Lampung, dapat mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuannya pada dunia pendidikan dan praktek kehidupan birokarsi desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.

Sementara Doktor Nitaria Angkasa mengatakan bahwa ada tiga elemen gagasan diterapkan untuk menuju birokrasi desa maju.

"Tiga elemen itu di antaranya elemen good governance, eleman gotong royong, dan elemen inovasi," kata Doktor Nitaria Angkasa, di Ruang Auditorium Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, Fakultas Hukum, Unila.

Nitaria menjelaskan, desa sebagai kesatuan terkecil di wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan Indonesia.

Desa memiliki peran yang tidak dapat terpisahkan dari pemerintah yang ada di Indonesia.

Desa sebagai salah satu kesatuan wilayah bagian dari negara Indonesia memiliki kewenangan dari pemerintah melalui kewenangan atribusi yaitu berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia.

"Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014," ujarnya.