Puluhan Ribu Warga Lamtim Dinonaktifkan dari Peserta BPJS, Begini Komentar Kadiskes

Kedua, kebutuhan anggaran program UHC pada APBD Perubahan 2023 hanya teranggarkan sebesar Rp 41.230.879.200.

Berdasarkan surat tagihan/permintaan pembayaran PBPU dan PB pemkab serta bantuan iur PBPU dan PB pemkab tahap I periode 6 Oktober 2023 sebesar Rp 34.443.061.950 baru terbayarkan sebesar Rp 23.464.191.450 (68 persen).

Ketiga, dengan tidak terpenuhinya penganggaran program UHC periode 2023 dan realisasi pembayaran klaim yang belum mencapai 100 persen, akan berpotensi terhadap adanya hutang/carry over program UHC anggaran 2024.

Keempat, mengingat terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamtim, maka untuk meminimalisir besaran hutang/carry over program UHC, pemerintah mengajukan penonaktifan peserta BPJS periode 2023 per 1 Desember 2023 sebanyak 180.924 peserta, yang terdiri dari peserta PBI APBD sebanyak 45.324 peserta, dan tambahan data UHC sebanyak 135.600 peserta.

"Jumlah warga Lamtim yang dinonaktifkan kepesertaannya dari BPJS Kesehatan bukan 250.000 jiwa, melainkan 180.924 peserta," pungkasnya. (mar10/jpnn)