Ombudsman Menerima 244 Laporan Selama 2022

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menerima 244 laporan masyarakat sepanjang 2022 lalu.

Dari hasil rekapitulasi laporan tersebut pihaknya menyatakan bahwa pengaduan melalui pelayanan publik Ombudsman naik sebesar 70 persen dari tahun sebelumnya.

"Pada 2021 hanya 171 laporan. Jadi, 244 laporan yang diterima terdiri dari 193 laporan reguler dan 51 laporan Respon Cepat Ombudsman. Adapun jenis substansi yaitu terkait pedesaan (aparatur desa), infrastruktur (jalan rusak) dan agraria (pelayanan PTSL)," kata Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Rabu (11/1).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Lampung untuk hadir ditengah-tengah masyarakat yaitu dengan melakukan program Ombudsman Ngantor Diluar.

Sepanjan 2022 program tersebut terlaksana di beberapa kabupaten atau kota diantaranya Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Metro, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.

Dia menambahkan pada penyelesaian laporan yang dilakukan pada 2022, dari total 224 laporan yang masuk, sebanyak 186 laporan yang telah selesai dan ditutup, dengan demikian penutupan laporan mencapai target minimal yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman RI, yaitu 144 laporan.

Beberapa contoh kasus yang ditangani antara lain penundaan berlarut dalam pemasangan gardu listrik bagi 350 kepala keluarga di Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, sehingga saat ini 350 gardu listrik telah terpasang dan dirasakan manfaatnya. Selain itu juga terdapat penyelesaian kasus guru PPPK di Kabupaten Lampung Timur, dengan diterbitkannya 614 SK Pengangkatan bagi PPPK Guru Tahun 2021.

Dalam hal pencegahan maladministrasi, Ombudsman Lampung melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 dengan sasaran 16 kabupaten atau kota, dan provinsi.