Partai Perindo Meminta kepada Pemerintah untuk Meninjau Ulang Kebijakan Honorer

"Kendati sudah ada yang lolos seleksi CPNS, masih banyak tenaga honorer yang deg-degan menjelang 2023 karena nasibnya belum jelas," ujar Tama.

Di sisi lain, memberi peluang pegawai honorer ikut seleksi CPNS atau PPPK juga belum sepenuhnya menjadi solusi.

Sebab, ada persoalan pada batasan usia dan kemampuan teknis mereka menjalani tes.

Menurut Tama, bagi honorer tua kemungkinan besar akan kalah bersaing dengan yang muda dalam menjawab soal, termasuk ketangkasan menggunakan teknologi.

"Sementara, tenaga honorer tidak hanya berpengalaman, tetapi juga sudah teruji pengabdian dan dedikasinya terhadap pekerjaan yang diembannya," ujar dia.

Tama juga menyebut pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan kementerian/ lembaga, termasuk pemerintahan daerah menghapus honorer, karena berpotensi pincangnya pelayanan publik. B

Sebab, hingga kini banyak lembaga negara dan pemerintahan yang bergantung kepada tenaga honorer dalam memberikan pelayanan publik, salah satunya bidang pendidikan.

"Kebutuhan guru PNS belum merata di Indonesia, masih banyak yang tergantung kepada guru honorer," ucapnya.