Ketua DPRD Lampung Minta Pemerintah Kaji Ulang Regulasi Pengumuman Kendaraan Telat Pajak di SPBU

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Masyarakat Lampung mengeluhkan kebijakan pemerintah yang merencanakan mengumumkan keterlambatan taat pajak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandar Lampung.

Kebijakan masyarakat itu dihaturkan melalui akun milik Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay di Instagram.

Adanya keluhan masyarakat itu Mingrum pun memberikan respons.

Mingrum Gumay menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus mempertimbangkan efektivitasnya, tidak terhadap bagaimana cara pelaksanaan optimalisasi hanya melalui kajian teknis.

"SPBU itu tempat pengisian BBM, bagaimana mungkin orang akan memperhatikan dan mendengarkan informasi yang disampaikan, setelah mengisi lalu dia pergi, efektif atau tidak kira-kira kan begitu," ujar Mingrum, dikutip Antara, Senin (13/11).

Politisi senior PDI Perjuangan itu juga menyinggung bahwa kebijakan yang dikeluarkan bentuk penilaian bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak maksimal dalam melakukan upaya penyerapan pendapatan dari pajak kendaraan, sehingga membuat kebijakan yang nyeleneh.

"Apa tidak ada cara lain selain di SPBU, tidak bisa menggunakan persuasif atau door to door kepada wajib pajak, ini kan bicaranya kreativitas dan inovasi yang harusnya dilakukan OPD, kalau hanya sebatas itu saja, saya rasa harus dievaluasi," katanya lagi.

Dia juga meminta OPD terkait harus menguasai dan memiliki big data agar bisa melakukan penelaahan dan kajian tepat sasaran, sehingga tidak melahirkan polemik di tengah masyarakat.