100 Ribu Calon Guru PPPK TMS?

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ketua umum Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono memprediksi sekitar 100 ribu peserta guru tidak akan mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Hal itu diungkapkan atas surat yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 14 Februari 2022 tentang pengusulan NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus mencantumkan syarat masa kerja minimal 3 sampai 5 tahun.

"Tahap 1 dan 2 prediksi saya dari total 293 peserta PPPK ada 100 ribu orang yang enggak TMS atau tidak memenuhi syarat," kata dia, dilansir dari JPNN.com, Jum'at (25/2).

Kebijakan yang dikeluarkan BKN ini di sisi lain membuat lega para guru honorer yang telah mengabdi sejak lama

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan ialah niat pemerintah membuka formasi satu juta PPPK guru, yang salah satu semangatnya untuk menyelesaikan masalah honorer. 

"Guru honorer yang sudah menua di sekolah negeri akan ditingkatkan kesejahteraannya lewat peningkatan status menjadi ASN PPPK," ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun prediksi yang ia utarakan itu berdasarkan kondisi di sejumlah sekolah negeri di daerahnya,  yang mana dari 4-5 guru honorer separuhnya dengan masa kerja di atas 3 tahun. 

Selain itu, sebagian besarnya guru lulusan PPG, guru swasta, peserta beserdik pengabdiannya di bawah 3 tahun, bahkan ada yang belum pernah mengajar.