Ketua FGBSN Mempertanyakan Bagaikan Nasib Honorer Apabila Pemerintah Gagal Menjadikan sebagai PNS

Rizki mengatakan, sebaik-baiknya kurikulum dalam implementasinya atau proses pembelajaran harus dijalankan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran.

Sudah seharusnya pemerintah menjamin hak kesejahteraan bagi semua guru dan tendik honorer, mereka diangkat menjadi ASN PPPK pada 2022.

Rizki menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan rencana strategis dalam waktu dekat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, yaitu melakukan pemetaan data tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Data tersebut kata Rizki, bisa digunakan sebagai formasi PPPK 2022 yang sesuai kebutuhan dan keberadaan tenaga honorer saat ini. Juga untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai sesuai kebutuhan dan melakukan sosialisasi dengan seluruh pemerintah daerah. 

Itu agar tidak terjadi miskomunikasi terkait gaji dan tunjangan PPPK. Selain itu, perlu penyederhanaan pola rekrutmen PPPK 2022 agar bisa mengakomodasi dan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. 

Dia berharap penyelesaian tenaga honorer bisa diselesaikan secepatnya, karena kebutuhan ASN makin bertambah.

Di sisi lain banyaknya PNS yang pensiun dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan pengangkatan pegawai ASN. 

"Jika tidak terjadi pengangkatan PPPK 2022 dengan jumlah besar, tenaga honorer saat ini akan ke manakan? Jangan sampai terjadi pengangguran massal yang berdampak pada pelayanan publik tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya," pungkas Rizki Safari Rakhmat.