Ketua FGBSN Mempertanyakan Bagaikan Nasib Honorer Apabila Pemerintah Gagal Menjadikan sebagai PNS

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat menilai andai saja tidak ada tenaga honorer atau non-ASN, pelayanan publik tidak akan berjalan optimal.

Menurutnya, lancarnya sistem pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan tak terlepas dari kinerja honorer.

Dia juga mempertanyakan bagaimana apabila pemerintah gagal menjadikan guru honor sebagai PNS, maka mereka akan dikemanakan.

"Namun, para honorer masih melanjutkan pengabdiannya meski secara kesejahteraannya masih belum layak dan terjamin," kata Rizki dilansir dari JPNN.com, Jumat (1/7).

Rizki menegaskan bahwa hal itu sangat bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.

Lebih lanjut dikatakan, pada 2022 pendidikan di Indonesia dihadapkan dengan perubahan kurikulum untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran.

Merdeka bukan hanya pada pengembangan kurikulumnya, tetapi harus diperhatikan kemerdekaan bagi Sumber daya Manusia dalam bidang pendidikan, yaitu guru dan tenaga kependidikan (tendik).

"Guru dan tendik harus merdeka secara lahir dan batin," tegasnya.