Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Catat Kinerja Pemprov Tahun 2022 Dapat Potret Buruk

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut.

WTP itu merupakan hasil dari hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

Diperoleh WTP itu oleh Pemprov Lampung, mendapatkan apresiasi dari Fraksi PDI Perjuangan

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami mengatakan Opini WTP ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik secara administrasi memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Sayang sekali secara substansi perolehan WTP yang ke sembilan ini tidak berkorelasi positif terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah di Tahun 2022. Sebagian besar target
kinerja pembangunan ekonomi sosial tidak tercapai," ucap Lesty saat membacakan pandanga fraksi sidang paripurna DPRD Lampung, Senin (26/6).

Dia menjelaskan dari sembilan indikator kinerja dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 ada enam indikator yang tidak tercapai.

Adapun indikator itu yaitu pertumbuhan ekonomi hanya 4,28 persen dari target 4,3-5,3 persen, kemudian inflasi tembus diangka 5,51 persen dari target 3,0-±1 persen.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka hanya mencapai 4,52 persen dari target 4-4,5 persen, tingkat kemiskinan mencapai 11,57 persen di luar target yang ditetapkan 10,14-11,5 persen.